Komite Pemantau Risiko

Dasar Hukum Pembentukan

Komite Pemantau Risiko Perseroan dibentuk guna memenuhi:

• Peratuan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
• Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

serta peraturan perundang – undangan dan regulasi terkait yang berlaku.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko didasarkan kepada Piagam Komite Pemantau Risiko yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.B.001-KOM/02/2016 tanggal 10 Februari 2016. Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Struktur Keanggotaan dan Kriteria

1. Struktur dan Keanggotaan:
   Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
   1. Seorang Komisaris Independen;
   2. Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah; dan
   3. Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
2. Persyaratan:
   1. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik;
   2. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen; dan
   3. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko harus merupakan Komisaris Independen.

Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/180-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 30 Agustus 2021, sebagai berikut:

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen dalam bentuk opini dan rekomendasi yang objektif, independen dapat dipertanggung jawabkan dan tidak dibawah tekanan pihak manapun dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap potensi risiko agar praktik Good Corporate Governance berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.